Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bekasi menilai target 70% lulusan SMK sudah bekerja, merupakan taktik memperbaiki kinerja agar dianggap berhasil. Padahal menurut hemat kumpulan pengusaha pabrikan dan industri yang banyak menyerap tenaga kerja pada lulusan sekolah menengah kejuruan tersebut, seharusnya lulusan SMK itu 100% harus sudah bekerja.
“Salah alamat kalau menyekolahkan anaknya di SMK kalau tujuannya ingin kuliah,” kata H Purnomo Narmiadi SH MM Ketua Apindo Kota Bekasi kepada Komunitas, awal Mei lalu. Ia menambahkan, idealnya bagi siswa yang masuk sekolah kejuruan harus sudah mempersiapkan diri untuk masuk pada dunia kerja. “Kalau sudah sinergi antara pendidikan dan Apindo, yaitu sekolah menciptakan SDM, pengusaha membutuhkan SDM tersebut. Tidak usah takut, kalau koordinasi dengan kami, pasti lulusan kejuruan yang memiliki kompetensi diterima. Karena kami menciptakan lapangan kerja secara konsisten,” jelasnya.
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki target tujuan pencapaian strategis pendidikan kejuruan di Indonesia hingga 2014. Yaitu sasaran 70% lulusan SMK bekerja pada tahun kelulusan dan seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan yang diarahkan pada Bantuan Pembelajaran Wirausaha Pendukung Industri Kreatif, dan Bantuan Pembelajaran Kewirausahaan Bidang Pertanian, Pariwisata, Perdagangan dan Seni (Inpres No.6 Tahun 2009).
Pengembangan kejuruan bidang kewirausahaan sejalan dengan visi Apindo, bahwasanya tenaga ahli dan karyawan yang membutuhkan ribuan hingga ratusan lowongan saat ini berkisar pada bidang keahlian wirausaha dan tenaga penjualan. Dengan demikian, strategi pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha yang dicanangkan pemerintah disambut baik oleh pengusaha yang tergabung dalam organisasi Apindo tersebut.
Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha dan Industri
Saat ini kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan menengah kejuruan dirasa masih kurang. Hal ini karena belum adanya pola kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri serta organisasi masyarakat. Sementara pendidikan tidak dapat lepas sendiri dari keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri. Keterkaitan terutama menyangkut masalah proses pendidikan, guru/tutor, maupun peserta didik yang akan menjadi calon SDM pada dunia usaha itu sendiri.
Agar dapat mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa kebijakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan antara lain;
a) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
b) Optimalisasi pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan.
c) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti penyelenggaraan SMK dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi.
d) Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas,
e) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM.
f) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Soal program sertifikasi terhadap sekolah kejuruan dan mengembangkan pelatihan dan pendidikan terkait kebutuhan SDM pada dunia kerja, Drs HM Goemelar Perdanakusumah ST MM Ketua Gapensi Provinsi Jawa Barat telah menjawab hal tersebut. Goemelar yang juga Ketua DPD Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Provinsi Jawa Barat ini telah mengembangkan Program Pendidikan Teknik Satu Tahun bagi lulusan kejuruan dan sekolah menengah untuk mempersiapkan tenaga ahli dan tenaga terampil di Bidang Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Teknik Lingkungan.
”Dalam program ini, kami bekerja sama dengan Unjani Cimahi, ST Inten dan Politeknik TEDC Bandung. Proses belajar dalam kelas dilakukan selama 6 bulan, sisanya langsung praktek lapangan. Selesai kuliah dia langsung mendapatkan sertifikat profesi yang dikeluarkan ASTTI,” ungkapnya.
Selain bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat dan Banten, ASTTI juga bekerja sama dengan SMK-SMK yang ada di daerah binaannya. Bagi lulusan SMK dan SLTA yang sudah terlanjur terjun pada dunia kerja, ASTTI juga menawarkan terhadap tenaga terampil tersebut agar memiliki sertifikat untuk menunjang dan menjamin standar kompetensi ahli/terampil tenaga pelaksana jasa konstruksi. Standar ini sesuai dengan tuntutan UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.
Ia menambahkan, bahwa sertifikat yang diberikan bertujuan untuk memotifasi masyarakat yang memiliki keahlian agar dapat dijual menjadi jasa tenaga kerja. Sedangkan tujuan sertifikasi yang dilakukan ASTTI, antara lain untuk;
(1) Menunjang keberhasilan suatu proyek,
(2) Sebagai acuan untuk industri konstruksi di Indonesia,
(3) Kemampuan untuk kompetensi secara Internasional,
(4) Pertanggungjawaban terhadap masyarakat, dan
(5) Untuk memenuhi persyaratan UUJK 18/1999, PP 28, 29, 30 Tahun 2000 dan Kepres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta SK Men Kimpraswil No.257/KPTS/M/2005 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi.
Bagi lulusan SMK/SMA atau yang sudah bekerja dan belum memiliki sertifikat, ASTTI akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan sertifikat keahlian dibidang teknik dengan kualifikasi, antara lain; ahli pelaksana pemula, ahli pelaksana muda (AD), ahli pelaksana madya (AM), dan ahli pelaksana utama (AU). Setiap orang bisa mendapatkan maksimal 8 sertifikat dari sub klasifikasi bidang keahlian. Setiap sertifikat berlaku selama 3 tahun, kecuali ahli pelaksana muda yang berlaku 1 tahun. Sertifikat tersebut dapat dipergunakan untuk melamar kerja pada bidang konstruksi atau proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD.
”Pada tahap awal tujuan utama kami untuk menjawab tantangan dunia kerja tahun 2025, yaitu mensertifikasi masyarakat dan memasyarakatkan sertifikasi,” timpal H Abeb Setiawan salah satu pengurus DPD ASTTI Jawa Barat.
Target pertama sesuai kerjasama antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah akan mensertifikatkan masyarakat hingga 3 juta orang. ”Setiap kelurahan/desa minimal ada 2 masyarakat yang memiliki sertifikat. Tujuannya antara lain selain memberdayakan masyarakat, juga untuk kompetensi masyarakat melaksanakan kegiatan proyek swadaya dibawah Rp 100 juta untuk kepentingan lingkungan” jelas Abeb lagi.
Sementara Purnomo Narmiadi, Ketua APINDO Bekasi juga mengatakan sudah bekerja sama dengan beberapa SMK di Bekasi untuk memberikan pemahaman terhadap siswa calon SDM dunia kerja. ”Kami sudah bekerja sama dengan SMK Tambelang, Kabupaten Bekasi. Selain kami memberikan pemahaman tentang dunia kerja, diberikan juga tentang solusi menghadapi tantangan dan bersaing untuk mengisi lowongan kerja yang ada. Misalnya, bahwa saat ini SMK seharusnya lebih memilih jurusan pemasaran dan penjualan serta kewirausahaan ketimbang mengambil jurusan sekretaris. Sebab, sekretaris kebutuhannya pada dunia kerja sangat kecil,” jelasnya.
Untuk bidang kompetensi dan keahlian SDM, Apindo bekerja sama dengan beberapa pabrik juga memberikan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu dalam bentuk pelatihan antara 3-6 bulan yang diakhiri dengan ujian dan peserta akan mendapatkan sertifikat keahlian. ”Banyak lulusan SMK tidak memiliki daya saing pada dunia kerja, karena mereka bukan merupakan kebutuhan kita. Sehingga pasar tidak dapat menyerap. Dalam hal ini, pemerintah biasanya menyalahkan dunia usaha, padahal SDM tersebut bukanlah kebutuhan kita,” sesalnya.
Namun, yang lebih penting bagi calon tenaga kerja untuk ukuran operator dan sejenisnya, perusahaan tidak membutuhkan keahlian dan pendidikan yang tinggi. Namun yang lebih penting, SDM tersebut mampu bekerja antara 7-8 jam, bisa bekerja sama dengan tim, daya tahan, sehat jasmani dan rohani, rajin, ulet dan yang lebih penting lagi mampu menghasilkan output yang menjadi standar perusahaan tersebut.
”Kita butuh tenaga yang normal-normal saja, misalnya cukup dapat membedakan antara warna putih, hitam dan sebagainya. Serta mengerti fungsi produksi tersebut dan bisa berkomunikasi dengan baik,” ujarnya menanggapi kebutuhan dunia kerja di bidang SDM terendah pada dunia industri.
Wirausaha dan Outsorcing
Menurut Apindo, saat ini istilah outsorcing sudah tidak dipakai lagi oleh perusahaan. ”Yang ada adalah tenaga dan pekerjaan pemborongan. Sebab, beberapa item produk tertentu yang hanya parsial dan musiman, tidak mungkin menerima karyawan tetap. Misal tukang batu, tukang jembatan, atau pembajak sawah—kan bisa selesai pada paroh waktu,” ungkap Purnomo lagi.
”Untuk diketahui, seperti di negara maju, orang lebih senang kerja kontrak ketimbang karyawan. Selain akan mendapatkan pengalaman yang banyak, dia bisa pindah-pindah kerja dan menyerap ilmu tersebut untuk nantinya menjadi wirausahawan,”. Sebab, menurutnya, kedepan masyarakat harus diarahkan untuk berwirausaha dan menjadi tenaga penjual ketimbang karyawan yang mirip tenaga kerja seperti robot.
Dengan adanya program Apindo dan ASTTI tersebut, seharusnya dunia pendidikan menengah kejuruan seharusnya sudah dapat memproteksi dan membangun SDM yang dibutuhkan, terutama yang mengarah kepada kewirausahaan dan tenaga penjualan.
”Jangan malu jadi sales. Karena salesman itu jauh lebih sukses dan cepat kaya ketimbang karyawan,” kata Purnomo lagi. (A-0001/red)
Sumber: Komunitas Pers
--MOCHIcam--
Selengkapnya..
